Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ada propaganda Rusia di Indonesia dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 dianggap hanya pengalihan isu. Ini dilakukan untuk menutupi blunder pemerintahannya saja.
Juru Bicara Prabowo-Sandi Suhud Alynudin mengatakan bahwa ketidakjelasan kebijakan itu bisa dilihat mulai dari kebohongan pembebasan ustaz Abu Bakar Ba'asyir, lontaran “siapa yg gaji kamu?”, “tidak boleh lewat tol Jokowi”, hingga doa Mbah Moem yang diralat oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.
“Yang bisa melakukan propaganda itu yang menguasai instrumen kekuasaan dan media. Sekarang ini siapa yang menguasai instrumen kakuasaan dan media di republik ini?,” tanyanya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (4/2/2019).
Oleh karena itu, Suhud menjelaskan bahwa propaganda Rusia merupakan pernyataan aneh. Seakan-akan Jokowi bukan penguasa.
Suhud meminta Jokowi tidak melakukan kembali dengan menuduh dan melontarkan ucapan yang memancing polemik tidak perlu.
“Mari kita fokus pada debat sustansial tentang persoalan bangsa. Kita buktikan di debat capres saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat menghadiri deklarasi Forum Alumni Jawa Timur mengungkapkan adanya cara-cara propaganda ala Rusia karena menyebarkan berita bohong. Ini dilakukan oleh salah satu tim sukses tanpa menyebut yang bersangkutan.
Komentar tersebut dijawab Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia melalui akun Twitter resmi Kedubes Rusia Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta).
“Sebagaimana diketahui istilah ‘propaganda Rusia’ direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,” tulisnya.
Propaganda Rusia merupakan ungkapan dari media AS terkait dugaan kolusi antara agen intelijen Rusia dengan tim kampanye Capres dari Partai Republik Donald Trump, untuk memengaruhi hasil Pilpres 2016 demi mengalahkan calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton.
“Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami,” tambah admin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel