Debat Capres II: Prabowo akan Paparkan Kritik Secara Simpatik

Bisnis.com,16 Feb 2019, 16:11 WIB
Penulis: Muhamad Wildan
Pekerja menyiapkan panggung untuk debat kedua Calon Presiden Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Debat kedua akan berlangsung pada Minggu 17 Februari 2019 pukul 20.00 WIB dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA–Anggota Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Harryadin Mahardika mengatakan Prabowo tidak ingin mempermalukan Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019.

Harryadin menerangkan hal tersebut merupakan karakter Prabowo meskipun BPN sendiri sudah menyarankan kepada Prabowo untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam di debat kedua besok, Minggu (17/2/2019).

"Itu yang buat kami tetap kita sarankan, mungkin Pak Prabowo berusaha untuk menanyakan secara lebih simpatik. Ini juga positif secara elektoral karena masyarakat melihat Pak Prabowo punya sisi humanis yang lebih tinggi dari persepsi masyarakat," kata Harryadin, Sabtu (16/2/2019).

Dalam rangka persiapan menghadapi Jokowi dalam debat kedua besok, Prabowo pun telah rutin bertemu dengan pakar-pakar dan ahli-ahli untuk mempertajam argumen Prabowo atas ide-ide yang selama ini diusungPrabowo.

Adapun sifat pertemuan tersebut cenderung informal dan bukan berupa simulasi seperti yang dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Untuk hari ini pun Prabowo akan bertemu dengan para ekonom untuk mempertajam pemahaman serta data yang sudah didalami sejak minggu-minggu sebelumnya.

Harryadin pun mengatakan Prabowo yakin Jokowi tidak akan menggunakan singkatan-singkatan yang menyusahkan dan bertujuan untuk menjatuhkan lawan debat. "Prabowo yakin Jokowi berubah," imbuh Harryadin.

Menurut Harryadin, penggunaan singkatan dengan tujuan menyulitkan lawan adalah bentuk pelanggaran etika debat karena singkatan tidak memiliki nilai tambah atas pemahaman masyarakat serta elektabilitas.

"Tanpa tahu singkatan pun semua presiden bisa bertugas. Jika itu usaha untuk jatuhkan lawan itu bukan level presiden, kalau bupati wali kota mungkin bisa kita terima karena memang teknis disitu," tambah Harryadin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Sutarno
Terkini