Bisnis.com, JAKARTA--Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut pembangunan infrastruktur harus didasari oleh pendekatan kerakyatan. Hal ini dia sampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai strategi untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang inklusif.
Pertanyaan kedua mengenai infrastruktur yang dibacakan oleh moderator Tommy Tjokro menyoroti pembangunan infrastruktur yang masih mengandalkan inisiatif pemerintah dan swasta serta kerap kali memicu konflik agraria seperti penggusuran, perampasan tanah, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Tommy menanyakan kepada kedua kandidat mengenai bagaimana strategi mereka untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tanpa konflik serta tidak meninggalkan kelompok marjinal.
Prabowo dalam kesempatan pertamanya menjawab mengatakan bahwa pembangunan yang inklusif merupakan esensi dari pendekatan visi misinya. Menurutnya, sangat penting untuk mengikutsertakan masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut.
Prabowo menyebut pembangunan infrastruktur harus menghitung dampaknya terhadap berbagai aspek termasuk ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
“Bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya pada masyarakat yang tanahnya diambil atau memindahkan mereka, tidak bisa serta merta menggusur. Ini pendekatan kerakyatan,” tuturnya.
Selain itu, dia menyoroti beban biaya yang timbul karena pembangunan yang mengharuskan negara berutang dan membuat pembangunan jadi tidak efisien. Prabowo juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi belum mampu meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel