Bisnis.com, JAKARTA — Pemberi pinjaman Rusia Gazprombank telah memutuskan untuk membekukan rekening perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, dan menghentikan transaksi dengan perusahaan.
Hal tersebut untuk mengurangi risiko kejatuhan bank di bawah sanksi A.S., sumber Gazprombank mengatakan kepada Reuters, pada Minggu (17/2/2019) waktu setempat.
Sementara, banyak perusahaan asing telah memotong hubungan mereka ke PDVSA sejak sanksi diberlakukan. Fakta bahwa pemberi pinjaman yang dekat dengan negara Rusia mengikutinya adalah signifikan. Sebab Kremlin telah menjadi salah satu pendukung setia Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Akun PDVSA saat ini dibekukan. Seperti yang Anda pahami, operasi tidak dapat dilakukan, "kata sumber itu. Gazprombank tidak menjawab permintaan Reuters untuk memberikan komentar.
Reuters melaporkan bulan ini bahwa PDVSA memberi tahu pelanggan mereka tentang usaha patungannya untuk menyetor hasil penjualan minyak ke rekening Gazprombanknya, menurut sumber dan dokumen internal, dalam upaya untuk mencoba mengesampingkan sanksi baru AS terhadap PDVSA.
Washington mengatakan sanksi itu, yang diberlakukan pada 28 Januari, ditujukan untuk memblokir akses Maduro ke pendapatan minyak negara itu, setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan menerima dukungan luas dari Barat.
Gazprombank adalah pemberi pinjaman terbesar ketiga di Rusia berdasarkan aset dan termasuk di antara pemegang saham perusahaan gas negara Rusia Gazprom.
Bank telah memiliki akun PDVSA selama beberapa tahun. Pada 2013, PDVSA mengatakan telah menandatangani kesepakatan dengan Gazprombank untuk pembiayaan US$1 miliar untuk perusahaan Petrozamora. Sumber itu mengatakan bahwa akun Petrozamora juga dibekukan.
Para pejabat Rusia mengatakan mereka mendukung Maduro dan mengutuk tindakan oposisi sebagai taktik yang diilhami AS untuk merebut kekuasaan di Caracas.
Tetapi perusahaan-perusahaan Rusia berada dalam posisi sulit, terjebak di antara keinginan untuk mendukung garis Kremlin dan mendukung Maduro, serta ketakutan bahwa dengan melakukan itu mereka dapat mengekspos diri mereka pada sanksi sekunder AS yang akan membahayakan bisnis mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel