Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengusulkan agar maskapai Merpati Nusantara Airlines (Merpati) yang akan dihidupkan kembali menjadi maskapai pengangkut kargo udara atau freigher, mengingat tarif kargo udara atau surat muatan udara (SMU) yang terlalu tinggi.
Ketua Umum ALI, Zaldi Ilham Masita, sudah memprediksi bahwa posisi Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) dalam mengadvokasikan keluhannya terkait mahalnya kargo udara tidak kuat. Hasilnya, diskusi tarif kargo udara berujung pada penyelesaian antara bisnis dan bisnis.
"Posisi Asperindo tidak kuat karena tidak punya pilihan lain yang siap menggantikan dengan cepat [kebutuhan kargo udara]. Apalagi hanya sangat sedikit anggota Asperindo yang ikut menghentikan kiriman lewat udara," terangnya kepada Bisnis, (18/2/2019).
Dengan melihat hal tersebut, Zaldi mengusulkan agar dibentuk maskapai khusus yang menangani pengiriman barang. Menurutnya, maskapai Merpati yang tengah digodog kebangkitannya kembali dapat menjadi maskapai yang dimaksud.
Dia melanjutkan, pengangkutan kargo dapat difokuskan mengangkut di daerah Indonesia timur. Hal ini lanjutnya, dapat menggantikan subsidi tol udara yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"[Subsidi tersebut] lebih baik dipakai untuk menghidupkan Merpati sebagai maskapai khusus kargo udara. Ddengan kasus tingginya biaya kargo udara bisa menjadikan rencana Merpati lebih cepat lagi tapi fokus ke kargo jangan ke penumpang lagi," imbuhnya.
Selain itu, menurutnya, beberapa perusahaan jasa pengiriman ekspres besar dapat turut serta dalam permodalan Merpati sehingga posisinya sebagai angkutan kargo udara menjadi lebih kuat.
Zaldi menilai saat ini potensi bisnis kargo udara sangatlah besar. Potensinya dapat dilihat dari data kenaikan kargo udara yang sampai 15% setiap tahunnya. Sementara itu, keberadaan kargo udara juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi UKM.
Sebelumnya, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) semakin optimistis maskapai penerbangan itu dapat beroperasi kembali jika lolos dari belenggu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel