Bisnis.com, PALEMBANG -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak semua pemerintah kabupaten/kota di Sumatra Selatan untuk menuju satu data yang dapat menjadi acuan bersama dalam suatu kebijakan.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pihaknya baru pertama kali ini menjalin kerja sama seluruh pemerintah daerah di satu provinsi secara serentak dalam program satu data.
"Nanti kita akan buat sebuah website khusus yang memuat satu data tadi. Dan ini perlu dukungan dari pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi," katanya, usai penandatanganan MoU antara BPS dan Pemprov Sumsel serta pemerintah 17 kabupaten/kota di Palembang, Selasa (19/2/2019).
Suhariyanto menjelaskan selama ini BPS telah merilis data ekonomi dasar, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara rutin. Namun demikian masih ada data-data yang tidak dikumpulkan BPS.
"Misalnya data mengenai penerima rastra, itukan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Sosial, nanti kita duduk bareng, cek metodologi bersama, kalau sudah betul baru masuk ke website khusus tadi," paparnya.
Dia menambahkan ada pula data jumlah guru yang saat ini masih diolah oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
Suhariyanto menjelaskan pihaknya sudah membentuk tim big data untuk menuju satu data tersebut. Bahkan, kata dia, pengumpulannya sudah menerapkan teknologi terkini.
"Misalnya, kami kerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk menggunakan mobile positioning data tidak lagi dengan konvensional dalam pengumpulan jumlah kunjungan wisman. Kami juga menggunakan kicauan Twitter terkait commuter," katanya.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Sumsel harus satu data sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.
"Maka jika ada kebijakan mengenai infrastruktur, misalnya datanya sama, data beras, maupun bahan pokok juga harus sama. Selain itu, yang paling penting kita harus satu persepsi setelah satu data," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel