Bisnis.com, JAKARTA -- Kemenko Maritim mematok pengurangan sampah plastik laut dari kegiatan pelayaran dan kepelabuhanan sebanyak 70% hingga 2025.
Asisten Deputi (Asdep) Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Sahat Panggabean mengatakan konsep 'pelabuhan hijau' atau green port penting untuk mengurangi sampah plastik.
Apalagi, kebijakan green port juga mengacu kepada pembangunan berkelanjutan, ketahanan energi dan konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan menunjang pengurangan sampah.
"Kemenko Maritim mendorong pelabuhan utama di Indonesia menerapkan ISO 14001 dan Green Port dengan target capaian pada 2019 mencakup bersihnya kolam pelabuhan dan daratan dari limbah sampah, kemudian implementasi port waste management system di pelabuhan melalui Inaportnet dan penghijauan melalui penanaman mangrove dengan CSR di lingkungan pelabuhan dan sekitarnya,” paparnya dalam siaran pers, Rabu (27/2/2019).
Pelabuhan Khusus Pupuk Kaltim (PKT) di Bontang mendapatkan penghargaan sebagai green port dari Kemenko Maritim.
“Komponen yang akan kami coba kawal terutama mengenai penanganan limbah akibat aktivitas pelabuhan dan di sekitar pelabuhan PKT. Kemudian, polusi udara akibat aktivitas kapal,” kata Sahat.
Selain penanganan limbah, ekosistem di lingkungan Bontang menjadi perhatian. Sahat berharap PKT meningkatkan kontribusi terhadap community development karena masih banyak masyarakat pelabuhan yang perlu dibantu.
Direktur Utama PKT Bagir Pasaman mengatakan implementasi green port penting bagi PKT karena pelabuhan ekspor di beberapa negara telah menerapkan konsep itu.
“Seperti Australia dan New Zealand, setiap kami mau ekspor, mereka menanyakan apakah kami sudah green port atau belum? Jadi saya pikir, ini kalau kami belum green port, ya agak repot,” kata Bagir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel