Bisnis.com, MANOKWARI--Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat pelaksanaan lelang proyek untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2019.
"Saat ini baru tujuh OPD (organisasi perangkat daerah) yang menyerahkan berkas kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan baru satu yang diinput," kata Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan, di Manokwari, Sabtu, (3/2/2019).
Nataniel berharap, enam dokumen yang sudah diserahkan OPD segera diinput ke aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dia juga menekankan seluruh OPD segera menyerahkan dokumen pekerjaan.
"Kita beri batas waktu, paling lambat 15 Maret seluruh dokumen harus masuk ke ULP. Tidak boleh ada lagi OPD yang terlambat," katanya pula.
Sekda mengingatkan, kinerja Pemprov Papua Barat dipantau berbagai pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Kepresidenan, kejaksaan dan kepolisian.
Dia ingin kinerja Papua Barat dalam pelaksanaan proyek tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Dia pun menekankan agar seluruh pimpinan OPD menghindari praktik penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan agar tidak berurusan dengan persoalan hukum.
"Apalagi kepala-kepala OPD yang baru ini, harus bisa bisa bikin perubahan yang baik. Jangan justru malah memperburuk kinerja pemerintah daerah," ujar Sekda Papua Barat itu pula.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani pada wawancara sebelumnya berharap, pelaksanaan program tahun ini lebih cepat dan sesuai dengan siklus anggaran serta perencanaan pembangunan.
"Sebelum pemilu, lelang seluruh kegiatan harus sudah selesai. Tahun ini harus lebih cepat," ujar Wagub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel