Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok skema integrasi tarif jalan tol lingkar Jakarta seiring proyeksi penyelesaian jalan lingkar kedua (Jakarta Outer Ring Road/JORR 2) pada akhir 2019. Integrasi juga dilakukan sejalan dengan rencana penerapan transaksi tol tanpa berhenti atau multi-lane free flow (MLFF).
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Kementerian PUPR, Agita Widjayanto mengatakan rencana aksi atau action plan sedang disusun dan diharapkan rampung dalam delapan bulan ke depan. Dia menekankan, integrasi jaringan jalan tol lingkar Jakarta, baik lingkar dalam maupun lingkar luar diperlukan karena penyelesaian JORR 2 semakin dekat.
"Kami sedang pikirkan bagaimana agar efisien karena bagaimanapun service kepada pelanggan harus, jangan sampai setiap 20-30 kilometer berhenti untuk bayar tol," jelasnya di Jakarta, Senin (4/3/2019).
Untuk diketahui, Jakarta saat ini memiliki jaringan tol dalam kota yang dikenal dengan Jakarta Intra Urban Toll Road (JIUTR) dan JORR. Kedua jaringan jalan tol ini juga sudah menerapkan integrasi tarif. Pengoperasian JIUTR secara terpadu sudah dilakukan sejak 1994 antara Jasa Marga dengan Citra Marga Nusaphala Persada. Adapun, integrasi tarif di JORR baru berlangsung pada akhir September 2018 lalu.
JIUTR mencakup ruas Cawang - Tomang - Pluit dan Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit. Adapun JORR membentang sepanjang 76 kilometer dengan pola merangkau huruf 'U" ; dimulai dari Barat (Seksi W1, Seksi W2 Utara, Seksi W2 Selatan), Selatan (Seksi S), dan Timur (Seksi E1, Seksi E2, Seksi E3, dan Tol Akses Tanjung Priok.
Sejalan dengan integrasi tarif, transaksi tol tanpa berhenti atau multi-lane free flow juga diproyeksi bisa dimulai pada 2020. Jaringan jalan tol dalam kota menjadi prioritas karena volume lalu lintasnya padat. Saat MLFF diterapkan, pengguna jalan cukup melintas sehingga tidak ada antrian di gardu tol.
Transaksi tol tanpa berhenti dimungkinkan berkat penggunaan teknologi yang dipasangkan pada kendaraan. Kepala BPJT Danang Parikesitsebelumnya mengatakan, sedikitnya ada dua teknologi yang bisa digunakan, yaitu Radio Frequency Identification (RFId) dan Global Navigation Satelite System (GNSS). BPJT cenderung memiliki teknologi yang memiliki tingkat kegagalan transaksi paling minim dan efisiensi biaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel