Bisnis.com, JAKARTA -- Selama masa kampanye Isu perumahan nyaris tidak terdengar, karena lebih sering membahas perihal infrastruktur.
Untuk menciptakan kefokusan dalam penanganan perumahan di Indonesia, pasangan salon presiden Jokowi - Ma’ruf Amin mencanangkan gagasannya bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap perlu digabung.
Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokow-Ma’ruf Amin, Arif Budimanta mengatakan bahwa PUPR tetap perlu digabung guna melimit cost dan membantu kinerja kementrian menjadi lebih efisien.
“Saya rasa PU-PR tetap digabung sehingga akan mempercepat koordinasi dalam hal penyelesaian-penyelesaian yang terkait dengan perumaahan rakyat,” ujarnya dalam Rembuk Nasional "Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019-2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Arif menambahkan bahwa setidaknya PUPR tergabung dapat memecah kebutuhan ego sektoral. selain itu, berdasarkan laporan kementrian perumahan rakyat, proses perizinan pembutan rumah menjadi lebih cepat.
“Kita tahu banyak sekali proses perizinan sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh kementrian perumahan rakyat. Dulu proses perumahan dihitung bisa capai 800 hari, namun saat ini sudah kurang dari 20 hari,” ujarnya.
Selain itu, Arif menyebutkan terdapat tiga hal yang dijanjikan oleh paslon satu tentang infrastruktur yang akan dijalankan di lima tahun kedepan.
Selain perihal persoalan perumahan, Jokowi berharap dapat mengakuisisi lahan terlantar di perkotaan dan mengubahnya menjadi berbagai temapt tinggal untuk para pekerja agar semakin mempermudah akses dalam berkerja.
“Akuisisi lahan terlantar untuk kepentingan perumahan rusun untuk rakyat agar mendapatkan akeses lebih dekat, taman kota, dan menurut saya ini dikerjakan secara konsisten. bagiamana fasilitas umum menjadi penting untuk meningkatkan kebahagiaan dari warga,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel