Bisnis.com, JAKARTA -- Meski penuh tantangan karena pengaruh kenaikan harga minyak, pemerintah menyebut pengelolaan anggaran pada 2018 tetap berjalan sesuai dengan ekspektasi.
Lantas, apa yang membuat pemerintah cukup yakin dengan klaim tersebut?
Melalui akun Twitter resmi, @DJPPRkemenkeu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa meski meski menghadapi berbagai tantangan dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu akibat perang dagang AS-China, kebijakan hawkish untuk normalisasi moneter oleh bank sentral AS, dan pertumbuhan ekonomi global yang menunjukkan tren pelemahan, tapi kondisi makro ekonomi diklaim tetap terjaga dengan baik.
Dalam cuitan yang disampaikan pada Rabu (6/3/2019), Kemenkeu menyatakan indikator kondisi makro ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi 5,17% dengan inflasi tetap terjaga 3,13% secara year-on-year (yoy). Di samping itu, Rasio Kesenjangan (Gini) menurun dari 0,389 menjadi 0,384 pada September 2018 dan Tingkat Kemiskinan menurun dari 9,82% pada Maret 2018 menjadi 9,66% pada September 2018.
Dari aspek pengelolaan anggaran, defisit keseimbangan primer mendekati nol dan defisit APBN semakin menurun.
Perbaikan dari aspek keseimbangan primer ini tak lain karena pendapatan negara melebihi target, yakni mencapai 102,5%, yang pertama kali sejak 2011. Belanja negara pun menyentuh 99,2% dari target, sekaligus menjadi penyerapan terbesar dalam periode 2014-2018.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pembiayaan APBN 2018 tumbuh negatif 18,1% yoy atau turun dari tumbuh positif 9,6% di 2017. Hal ini disebut berdampak pada pertumbuhan negatif 18,9% pembiayaan utang melalui SBN di 2018, turun dari pertumbuhan 8,5% pada 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel