Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Bukopin Tbk. melunasi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 senilai total Rp1,53 triliun, Rabu (6/3/2019).
Direktur Keuangan & Perencanaan Bukopin M. Rachmat Kaimuddin mengatakan
total dana tersebut terdiri dari obligasi tercatat senilai Rp1,5 triliun dan bunga gross obligasi senilai Rp34,68 juta.
“Pembayaran bunga dan pokok obligasi dibayarkan kepada investor melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (6/3/2019).
Obligasi subordinasi sebesar Rp1,5 triliun tersebut diterbitkan dan dicatatkan oleh
perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2012 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan berjangka waktu 7 tahun.
Pembayaran pertama bunga obligasi telah dilakukan perseroan sejak 6 Juni 2012 dan
pembayaran ke-28 yang merupakan pembayaran terakhir bunga obligasi jatuh pada 6 Maret 2019.
Rachmat menjelaskan Penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank Bukopin merupakan satu instrumen surat berharga yang ditawarkan perseroan.
Selain Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012, perseroan juga telah menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin yang terbit dalam 2 tahap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 dan 2024.
Sementara itu Bukopin juga hendak menerbitkan surat berharga lain dalam bentuk obligasi. Rachmat memperkirakan surat utang itu akan masuk ke pasar pada kuartal III/2019 dengan nilai sekitar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.
Seluruh dana non konvensional ini akan digunakan untuk menopang rencana ekspansi dan memperkuat likuiditas.
Tahun ini, bank yang belum lama disuntik modal oleh Kookmin Bank ini memprediksi pertumbuhan kredit pada kisaran 8% hingga 9%. Segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan konsumsi akan menjadi fokus perusahaan.
Rachmat melanjutkan bahwa nilai yang disebutkan tersebut masih tentatif. Perusahaan akan memantau kondisi pasar pasca Pemilihan Umum atau setelah 17 April 2019.
Menurutnya iklim investasi akan sejalan dengan iklim politik. “Penilaian kami pasar harusnya kondusif, tetapi karena ini tahun politik, banyak investor wain and see,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel