Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya menilai perlu adanya sebuah kelembagaan bersama yang berisi pemerintah dan pemain logistik pelayaran guna membangun cara pandang dan menyiapkan regulasi pemanfaatan revolusi industri 4.0 dalam pelayaran dan pelabuhan.
"Saya itu membayangkan begini bahwa semua stakeholders di sini membuat yang namanya kelembagaan hybrid, sebuah proses yang membentuk advisory industri port 4.0. Di situ ada pemerintah dan pemain menyamakan satu mindset yang sama. Dari situ kita sama-sama membuat regulasinya," ujarnya, Kamis (7/3/2019).
Dia menuturkan bahwa dalam satu wadah tersebut, regulator, pelaku pelabuhan, dan berbagai pandangan lainnya berkumpul membangun pengawasan dan kepercayaan yang baik. Dengan demikian, pola pikir berubah, regulasi pun disiapkan yang berujung pada pembentukan bisnis proses yang baru.
"Terakhirnya, sarannya ini yang diberikan kepada Presiden, bicara maritim, tol laut, rule of the games bagaimana, dibenahi. Masa kita melakukan kebijakan tidak tahu bisnis riilnya apa, forwarder apa, logistik apa, shipping apa, govarnance apa, the riil bisnis. Lalu, kita bangun sistem itu efisien, makanya lembaga itu kita bangun efisien," jelasnya.
Dia menuturkan bahwa dalam menghadapi tantangan zaman yang berubah, pelabuhan yang mengadopsi industri 4.0 sangatlah dibutuhkan. Implementasi Internet of things (IoT), big data, dan robotics itu harus dimulai dengan hal yang mendasar.
"Bagaimana membangun ekosisitem berbasis digital, sejauh mana regulator berubah, industri, akademisi, pelaku bisnis, harus bagaimana, kita tidak bisa lagi silo-silo [masing-masing] lagi persaingan," katanya.
Upaya tersebut berujung pada meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional terutama dalam indikator-indikator makronya seperti logistic performance index.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel