Bisnis.com, JAKARTA -- Peran pemerintah mengintegrasikan platform digital logistik diperlukan dalam mendorong efisiensi dan daya saing Indonesia di mata internasional.
Pakar kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning menilai dalam proses implementasi jasa logistik yang berbasiskan digital, sensorik dan pengelolaan data ini, diperlukan adanya standar, pengendalian serta keterlibatan pemerintah dalam mengelola berbagai usulan platform yang saat ini banyak ditawarkan dan diterapkan oleh berbagai entitas baik pemerintah, asosiasi, BUMN maupun swasta.
"Berbagai platform yang ditawarkan tersebut diharapkan terkoneksi, terpadu atau sinergis sehingga tidak menambah proses kerja malah justru diharapkan lebih terinterasi dan menyatu bahkan bernilai bebas tak berbayar bagi pengguna jasa," jelasnya kepada Bisnis.com, Minggu (10/3/2019).
Dia menuturkan saat ini sudah banyak platform bisnis yan mungkin perlu diperkuat integrasinya di masa mendatang. Saut mencontohkan adanya inaportnet, IPCFM, DO Online, smart-port/smart logistics, smart customs, ALFI online, trade-online.
"Mengintegrasikan berbagai platform yang sudah dikembangkan berbagai pihak ini, peran pemerintah di bawah kendali Menko perekonomian, atau Menko maritim bahkan hingga otoritas Presiden diharapkan dalam menetapkan standar dan platform mana yang akan terintegrasi di semua tingkatan pemerintah terkait perdagangan dan logistik," paparnya.
Dia menilai dukungan pemerintah dan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan guna mempercepat realisasi revolusi industri 4.0 yang di bidang kepelabuhan dan logistik.
"Khususnya secara positif mendorong, menciptakan standar, memonitor ooperator jasa serta mengusahakan agar nilai tambahnya dinikmati di pasar domestik." imbuhnya.
Dia juga menyebutkan faktor kebutuhan pelaku usaha terutama pengguna jasa pelayaran dan pelabuhan menginginkan pola jasa di era 4.0 yang memberikan nilai tambah jasa yang lebih efisien dari faktor biaya dan waktu serta semakin meningkatnya volume perdagangan dan angkutan perdagangan khususnya lewat laut di Indonesia.
"Praktisnya, pengguna jasa menginginkan aplikasi yang memudahkan mereka dalam melakukan pemesanan; ikut memonitor proses layanan; serta kemudahan proses pembayaran. Dengan kemudahan itu ongkos bisnis bisa lebih rasional, volume bisnis meningkat dan dampaknya pendapatan meningkat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel