Bisnis.com, JAKARTA-- LSM menilai pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang merupakan jalan tol yang dimasukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ke dalam proyek strategis nasional ini tidak memperhatikan jalan nasional di sekitarnya.
Proyek ini awalnya mangkrak selama 20 tahun sebelum pembangunannya dimulai kembali pada akhir 2014. Pada November 2017, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Seksi 1B dan 1C yang membentang 8,26 kilometer dari Cipinang di Jakarta Timur hingga Jakasampurna di Bekasi.
Jalan layang berbayar ini secara keseluruhan bakal membentang 21,04 kilometer dan diperkirakan menghabiskan anggaran Rp7,2 triliun.
Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy mengatakan pembangunan kembali Becakayu tampaknya berdampak kerusakan di ruas arteri Jalan KH Noer Ali atau yang biasa disebut Jalan Kalimalang.
Rute Jalan Kalimalang saat ini menjadi zig-zag dan kondisi jalan pun berlubang, retak-retak, serta menyempit di sejumlah titik.
Diharapkan bisa mengurai kemacetan di Jalan Kalimalang dan mengurangi beban Jalan Tol Jakarta-Cikampek, terutama untuk kendaraan pengangkut logistik, Becakayu malah kekurangan peminat.
"Tol Becakayu itu progres sudah cukup lama tapi tiba-tiba diresmikan dan dibilang ini hasil karya Jokowi ini suatu hal yg aneh, tol becakayu itu juga tidak jelas pebebasan lahan yg masih tarik ulur," ujarnya dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Menurut BPKP, dari survei yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, banyak pengendara enggan melintasi Becakayu karena keberatan dengan tarif Rp14.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel