Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum tidak lagi mengundang para menteri untuk hadir pada debat selanjutnya demi menghindari konflik kepentingan. Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf tidak terima dengan alasannya.
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Aria Bima mengatakan bahwa pada dasarnya dia setuju dengan larangan menteri dilarang hadir. Hanya, alasannya tidak masuk akal.
“Saya akan masih mempertanyakan jangan sampai kemudian kekanak-kanakan bahwa mengundang menteri adalah sesuatu yang dikaitkan sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01 [Jokowi-Ma’ruf],” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Bima menjelaskan bahwa cara berpikir KPU salah. Dia menolak jika alasan menteri dilarang hadir karena merupakan TKN.
Berdasarkan tradisi yang ada hingga empat pilpres sebelumnya, para menteri selalu diundang. Bima butuh alasan yang lebih urgendaripada menteri adalah TKN.
Jika memang demikian, dia bakal mempermasalahkan apabila pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) diundang. Hal ini karena kebanyakan dari mereka adalah tim sukses Prabowo-Sandi.
“Posisi kehadiran dia [menteri] representatif sebagai perwakilan kelembagaan bukan pada person-nya. Kalau saling tidak dewasa nanti kurang baik kita dalam mentradisikan demokrasi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Bima akan mempertahankan menteri supaya bisa hadir. Ini demi memberikan pendidikan dalam demokrasi.
“Nanti kalau para menteri tidak [hadir], saya katakan karena para pimpinan DPR MPR kebanyakan pendukung paslon 02, terus saya juga melarang pimpinan lembaga tinggi negara datang. Jadi kekanak-kanakan sekali kita tak bisa merumuskan bagaimana kehormatan lembaga ini kita jaga,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel