Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan Jasa Konstruksi di Jakarta salah satunya untuk menutup celah adanya kasus korupsi.
Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhannudin mengatakan bahwa perlu ada konsolidasi terhadap adanya reformasi pelaksanaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian PUPR.
Balai Pengadaan Barang dan Jasa ini berada dibawah Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.
"Rapat koordinasi ini untuk melakukan konsolidasi terhadap adanya reformasi organisasi yang tentu didalamnya ada SDM ada sistem ini semua dikonsolidasikan," ujarnya usai Rapat Koordinasi di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Syarif mengatakan selain melakukan konsolidasi, terdapat serah terima antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) lama dan ULP baru yang namanya menjadi Balai Pengadaan Barang dan Jasa.
Sebelum Balai khusus ini terbentuk, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengerjakan empat tugas secara bersamaan, mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dan pengawasan.
Dengan pemisahan Balai Pelelangan dari Ditjen Cipta Karya tersebut diharapkan dapat memperkecil ruang korupsi di lingkungan Kementerian PUPR.
Selain itu, pembentukan Balai PBJ bertujuan meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel.
Sebelumnya KPK telah mengidentifikasi ada 20 proyek yang diduga terdapat praktik suap terhadap pejabat di lingkungan kementerian PUPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel