Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara implisit mengancam akan melakukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Uni Eropa apabila diskriminasi kelapa sawit Indonesia berlanjut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan briefing diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit bahwa pemerintah akan mengambil segala cara untuk membela komoditas nomor satu tersebut.
"Anda utak-atik kelapa sawit dengan cara tidak fair, kita akan ambil semua jalan untuk melawan," tegasnya, Rabu (20/3/2019) di Jakarta.
Menurutnya Uni Eropa telah melakukan proteksionisme berlebihan untuk komoditas minyak nabati lain seperti rapeseed dan sunflower, akhirnya berakibat diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit.
"Kami akan menghentikan pengesahan RED [Renewable Energy Directive] II. Begitu Eropa mengadopsi [RED II] berarti sudah official, Indonesia bertekad akan membawa ke WTO. Lalu mengambil langkah lain ke depan satu-persatu tapi tidak perlu saya jelaskan. Supaya tidak terus begini," katanya.
Lebih-lebih, Darmin bahkan menakuti para investor akan kondisi ke depan bila hubungan bilateral kedua belah negara terus memanas. "Semoga investor tetap berjalan meskipun ada naik turun hubungan kedepannya," katanya.
Sebagaimana diketahui, Dengan berlakunya RED II, CPO sebagai penyuplai utama biodiesel tidak akan memenuhi syarat pasar Uni Eropa akibat ada tuduhan Indirect Land Use Change (ILUC) dan deforestasi. Jadi baik, ekspor dalam bentuk biodiesel maupum CPO akan terganjal. Adapun batas akhir penggunaan CPO di Uni Eropa sampai 2030.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menekankan bahwa Indonesia bukan negera kecil yang bisa terus dipermainkan.
"Seperti kita ketahui Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi baru pada 2045. Kami bukan negara miskin, kami negara berkembang yang punya potensi bagus. Kalau disikat terus kita akan melakukan tindakan keras," tegasnya.
Menurutnya tuduhan diskriminatif yang dialamatkan pada Uni Eropa terhadap kelapa sawit dinilai tidak tepat. Pasalnya, pemerintah terus berusaha memperbaiki industri dengan mewajibkan skema keberlanjutan dan moratorium.
Luhut menambahkan tidak mungkin menutup kebun-kebun kelapa sawit karena disitu sudah mengucur dana investasi dari para pelaku usaha. Tapi bukan tidak mungkin dalam 1-2 siklus ke depan fungsinya akan dikembalikan seperti semula yakn hutan lindung.
Dia pun menyatakan dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan memberikan pernyataan khusus terkait permasalahan ini. Lebih jauh Luhut mengancam akan melakukan retaliasi terhadap produk Eropa.
"Market disini besar. Kami kompak akan melawan. Kami dua Menko tidak paham padahal sudah datang kesana. Kami punya dignity dan sovereignty!" Pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel