Sumut Menakar Barter Komoditas Guna Pacu Ekspor

Bisnis.com,29 Mar 2019, 21:05 WIB
Penulis: Duwi Setiya Ariyanti
Seorang pekerja berjalan di atas kontainer/Reuters-Nyimas Laula

Bisnis.com, MEDAN--Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah menyebut pihaknya masih menakar peluang barter komoditas guna meningkatkan volume ekspor. 

Menurutnya, kondisi pasar global saat ini menawarkan solusi berupa barter untuk bisa memasarkan komoditas dari Sumatra Utara ke pasar potensial.

Sebagai contoh, ekspor jagung asal Sulawesi ke Filipina. Dia menyebut saat itu, Filipina sempat menawarkan peluang agar bisa mengirim pisang. Sementara itu, impor pisang dianggap tak diperlukan sehingga usulan tersebut ditolak. 

Dia menilai pola yang sama dilancarkan beberapa negara untuk membuka akses pasar. Bila pun terpaksa harus mengimpor barang demi mengakses pasar, dia berujar, harus memilih komoditas tertentu yang tidak merusak harga komoditas lokal. 

"Mereka [negara tujuan ekspor] pasti minta impor barang dari dia. Kalau bisa, yang diimpor pun tidak merusak harga barang kita," ujarnya, Jumat (29/3/2019). 

Di Sumatra Utara, hingga saat ini, belum ada satu negara pun yang menawarkan peluang barter secara resmi.

Kendati demikian, dia menyebut, pihaknya menjajaki peluang investasi ke negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor komoditas dari Sumut salah satunya, Jepang. 

"Secara pasti belum [ada yang menawarkan opsi barter] tetapi salah satunya Jepang," katanya. 

Terkait komoditas minyak kelapa sawit, dia mengaku Pemerintah tak mau memberikan perhatian khusus karena industri telah memiliki kapasitas untuk berkembang.

Padahal, situasi pasar global saat ini belum bersahabat bagi komoditas minyak kelapa sawit akibat kampanye hitam dan penghentian penggunaan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit. 

Dia menyebut Pemerintah kini justru fokus menggenjot komoditas lain agar memiliki kemampuan ekspor. Tujuannya, agar produk ekspor semakin variatif sehingga neraca transaksi berjalan tetap terjaga.   

"Sawit kan memang sudah berkembang. Untuk CPO, peran pemerintah tidak terlalu [besar]," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rustam Agus
Terkini