Bisnis.com, MAKASSAR -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada 2018 lalu sektor kehutanan mampu menyumbang devisa negara sebesar US$12,17 miliar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono menyatakan, angka tersebut merupakan capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir.
Capaian tersebut masih diproyeksi akan terus mengalami peningkatan jika seluruh pemerintah daerah mampu menunjukkan komitmennya dalam melakukan rehabilitasi di sektor kehutanan. Permintaan itu juga ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Bambang mengatakan, saat ini Sulsel diminta fokus dalam upaya penataan ulang atau rehabilitasi alokasi sumber daya hutan. Yang mana penataan tersebut sepatunya mengedepankan izin akses bagi masyarakat dan hutan sosial.
"Potensi pemanfaatan hutan diprediksi bisa menumbuhkan devisa hingga US$97,15 miliar. Sulsel tentu bisa berkontribusi, melihat potensi lahan yang ada," kata Bambang saat menghadiri pembukaan Indogreen Environment and Forestry Expo 2019 di Makassar, Kamis (4/4).
Guna mewujudkan hal itu, Bambang menjelaskan, pemerintah provinsi juga mesti mendorong kerjasama hutan sosial, membangun konfigurasi bisnis baru, mendorong kemudahan izin untuk kepentingan sarana/prsarana berupa jalan, bendungan, energi, telekomunikasi, dan pemukiman masyarakat.
Saat ini terdapat 25.863 desa di sekitar kawasan hutan, yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga, dan 1,7 juta di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin. Bambang menyatakan, dengan diberikannya akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, diharapkan kesenjangan sosial dan ekonomi dapat teratasi.
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, program Perhutanan Sosial merupakan program yang utuh, dan koreksi dari konsep pemberdayaan masyarakat desa hutan atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM).
"Koreksi dilakukan secara sangat mendasar, karena konsep Perhutanan Sosial didasari pada orientasi untuk keadilan ekonomi masyarakat," kata Bambang.
Adapun realisasi Perhutanan Sosial per 1 April 2019 tercatat seluas 2,61 juta hektare bagi 656.569 kepala keluarga, dalam 5.572 kelompok tani pada 314 kabupaten. Sementara di Sulsel sendiri tercatat seluas 86.686,04 hektare bagi 41.443 KK dalam 505 kelompok.
Bambang berharap dengan besarnya potensi di sektor kehutanan yang dimiliki Sulsel, masyarakat diminta tidak mengambil hasil hutan secara ilegal. Dengan adanya program yang sudah dicanangkan diharapkan pula munculnya kesadaran untuk tetap kelestarian hutan.
"Ini juga untuk keberlanjutan masa depan. Menjaga kelestarian hutan sekaligus melakukan agroforestry dalam hutan," terang Bambang.
Di sisi lain, Bambang juga berharap agar Pemerintah Provinsi Sulsel mampu menujukkan komitmennya dalam membantu pembangunan di hulu. Bambang mencontohkan di kawasan Pulau Jawa, dengan menjaga kelestarian hutan salah satu keuntungannya yakni kembalinya produksi kayu.
Produksi kayu kara Bambang tak lepas dari program hutan nasional. Hal itu dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel