Bisnis.com, JAKARTA- Stagnasi pertumbuhan ekonomi merupakan kelemahan peran pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pro investasi untuk industrialisasi.
Selama lima tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi nasional tak bisa melampaui angka psikologis 5,5 persen. Terakhir pada tahun lalu, pertumbuhan itu mentok pada 5,27 persen.
Pasca krisis 1998, perekonomian Indonesia menikmati pertumbuhan di atas 5,5 persen. Pernah terjadi, pertumbuhan itu mentok di 4,63 persen, saat terjadi krisis keuangan 2008-2009.
Sayangnya, sejak 2014 perkonomian itu tak bisa menembus batas 5,5 persen. Persoalan kemudian, jika Indonesia tidak keluar dari zona pertumbuhan tersebut, maka akan terjebak dalam middle income trap.
Dibandingkan negara selevel, Indonesia tertinggal. Pada tahun lalu, antara lain Vietnam mencatatkan pertumbuhan hingga 7,0 persen, Filipina sebesar 6,2 persen, dan India 7,1 persen.
“Dengan situasi global yang sama, dan sebagai sama-sama negara berkembang, mengapa kita kalah dari mereka?” ungkap Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyarto di Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Eko menilai, sejak pemikiran Keynes dikenal, peran negara untuk menjaga kesinambungan perekonomian nasional pun dipraktekan secara global. Terdapat peran pemerintah lewat belanja anggaran, serta menerbitkan kebijakan.
“Padahal, porsi anggaran kian besar, hingga kini mencapai Rp2.000 triliun, artinya ada yang salah,” ungkap Eko.
Dia mengartikan tingkat pertumbuhan yang saat ini ada, merupakan cermin melemahnya peran pemerintah. “Ada dan tidak adanya pemerintah, 5 persen itu ya normal segituh, yang kita butuhkan peranan yang bisa meningkatkannya,” tegas Eko.
Dia mengingatkan hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi para calon presiden dalam jangka ke waktu mendatang. Menurut Eko, para calon hendaknya tidak hanya mengumbar janji tanpa menawarkan model pembangunan yang bisa dieksekusi.
Persoalan lainnya, untuk mengakselerasi perekonomian dibutuhkan banyak modal. Untuk hal tersebut, para kandidat presiden harus bisa menelorkan kebijakan yang mempermudah investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel