Bisnis.com, PANGKALPINANG - Hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 telah berakhir, diiringi pro dan kontra soal validitasnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau warganet atau masyarakat milenial bijak menyikapi penghitungan cepat atau quick count Pilpres 2019. Sikap bijak diperlukan guna menjaga kondusivitas dan kedamaian pasca-pemilu 2019.
"Kami berharap warganet tidak menyebarluaskan quick count pilpres dan berita-berita hoaks melalui akun media sosialnya," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel Sudarman di Pangkalpinang, Kamis (18/4/2019).
Sudarman mengatakan pascapilpres pada Rabu (17/4), masing-masing pasangan capres mengklaim kemenangan melalui quick count yang dilakukan lembaga survei. Hal ini jika tidak disikapi dengan bijak dapat memicu gangguan keamanan serta perpecahan di masyarakat.
"Kami berharap masyarakat tidak terpancing untuk berbuat hal-hal yang mengganggu keamanan karena quick count tersebut bukan hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum," ujar Sudarman.
Menurut Sudarman survei dan quick count berasal dari berbagai versi dan masing-masing lembaga survei memiliki kepentingan sehingga terjadi saling klaim yang akan membingungkan masyarakat.
"Data-data dari lembaga survei ini berbeda-beda sehingga mereka saling klaim kebenaran hasil survei. Padahal data yang diakui hanya data yang dikeluarkan KPU," katanya.
Oleh karena itu, diharapkan masyarakat bijak dan tidak menganggap data dari lembaga survei tersebut yang paling benar.
"Data quick count itu hanya asumsi atau perkiraan dari masing-masing lembaga survei. Oleh karena itu, masyarakat tidak terlalu mempercayai data yang diunggah oleh tim pemenangan masing-masing capres," kata Sudarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel