Selain tidak adanya rancangan program, permasalahan lain yang mengadang cita-cita maritim ialah belum padunya entitas pemerintah. Alasannya, program kemaritiman merupakan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, bersama dengan pemerintah daerah.
Sebagai contoh, dalam poin keenam KKI yakni budaya bahari, tentunya membutuhkan program teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Adapun, dalam poin kedua KKI soal pertahanan dan keamanan, terkadang tugas TNI Angkatan Laut, Polisi Air, atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) tumpang tindih.
Ketiga instansi tersebut memiliki kewenangan memeriksa dan memberhentikan kapal dagang. Seharusnya dengan adanya sinergi kerja lintas instansi semakin padu dan terarah.
Dari sisi ekonomi dan infrastruktur, pemerintah menjagokan program Tol Laut. Sayangnya hal itu belum meredam tingginya harga barang pokok di wilayah timur Indonesia.
“Transportasi laut hanya berkontribusi 30% dalam pembentukan harga. Masih panjangnya rantai distribusi ke daerah, seperti trucking, inilah yang menentukan harga di pasar,” ujarnya.
Dari sisi perikanan, seharusnya pemerintah menggenjot penghiliran di pusat-pusat produksi. Dengan demikian, produk yang didistribusikan di dalam negeri maupun ekspor memiliki kualitas yang bagus dengan harga tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel