5 Berita Populer Ekonomi, Pemerintah akan Tegas Soal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Ini Nasib Jakarta Jika Ibukota Pindah

Bisnis.com,30 Apr 2019, 18:47 WIB
Penulis: Oliv Grenisia
Area proyek reklamasi Pulau G di Jakarta/Antara-Muhammad Adimaja

1. PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN : Reklamasi Tidak Diterapkan, Izin Perusahaan Tambang Bisa Dicabut

Pemerintah akan bersikap tegas untuk mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan bagi perusahaan tambang yang tidak menerapkan kewajiban reklamasi pascatambang.

Kegiatan pascatambang bisa dilihat dari analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang dibuat perusahaan saat mengajukan izin usaha pertambangan (IUP). Baca selengkapnya di sini

2. Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah? Ini Penjelasan Bappenas

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menyisakan tanda tanya bagi masyarakat terkait dengan nasib Jakarta kemudian hari.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menciptakan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan. Baca selengkapnya di sini

3. Mengejar Ketertinggalan Indonesia Dalam Konstruksi 4.0

Ikatan Alumni Teknik Sipil Katolik Parahyangan (IATS UNPAR) menyelenggarakan seminar konstruksi bertemakan "Indonesia Construction Conference on Construction 4.0: The Wake Up Call in Construction Industry".

Seminar ini dihadiri oleh para profesional pelaku industri konstruksi nasional dan internasional yang merupakan bentuk "wake up call" bagi semua pemangku kepentingan di industri konstruksi, baca selengkapnya di sini

4. Waduh, Truk ODOL Bebas Melenggang di Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

Hampir dua bulan beroperasi, jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar mulai diramaikan angkutan truk barang yang diduga melebihi muatan.

Pantauan Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra, truk-truk sarat muatan bebas lalu lalang di jalan tol sepanjang 140,9 kilometer itu tanpa ada perhatian dari petugas. Baca selengkapnya di sini

5. Menaker Hanif Minta Buruh Tak Hanya Berkutat Soal Upah Minimum

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sepakat bahwa UU Ketenagakerjaan harus direvisi karena sudah tak relevan.

Namun, pemangku kepentingan diminta mengkaji perubahan dengan komprehensif, tidak hanya berkutat kepada isu upah minimum. Baca selengkapnya di sini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Surya Rianto
Terkini