Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan tanggapan terkait banjir yang melanda Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa banjir ini lebih cocok ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta..
"Biarkan Gubernur DKI Jakarta bekerja," tuturnya di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Pada pemberitaan sebelumnya, menurut Kementerian PUPR normalisasi sungai di Jakarta yang menjadi bagian dari penanggulangan banjir di Ibu Kota terhenti sejak 2 tahun terakhir.
Basuki menuturkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kegiatan normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan pemerintah pusat berhenti sejak 2 tahun terakhir. Ya, [terhenti] karena tidak ada pembebasan lahan,” ujarnya.
Menurut Basuki, pengendalian banjir di Ibu Kota sebetulnya merupakan konsep atau janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebagai informasi, sebanyak 2.942 warga harus mengungsi akibat banjir yang menggenangi permukiman di sejumlah wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, karena meluapnya Sungai Ciliwung pada Jumat (26/4/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel