Bisnis.com, JAKARTA --Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia Paulus Totok mengatakan bahwa memindahkan ibukota adalah perkara yang tidak mudah.
Menurutnya, pemindahan tersebut bukan hanya biaya untuk membangun infrastruktur atau membangun gedungnya. Tetapi memindahkan suatu sistem yang sudah berjalan dengan jarak yang jauh.
"Sedangkan pemindahan Ibu Kota dengan jarak yang lebih dekat saja yang terjadi di negara lain, sudah dirasa kesulitan. Selain itu daerah bekas Ibu Kota yang ditinggalkan oleh pemerintahannya akan tetap ramai dan padat penduduknya bukan tambah sepi," tuturnya pada Bisnis.com Rabu (8/5/2019).
Berdasarkan catatan Bisnis.com, tujuan memindahkan Ibu Kota yang dicanangkan oleh pemerintah adalah untuk memisahkan sektor bisnis dengan pemerintahan.
Namun, menurut Totok, pemindahan tersebut tidak akan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Selain itu, Ibu Kota baru nantinya tidak bakal ramai seperti yang terjadi di Ibu Kota baru di beberapa negara.
Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan Asosiasi DPP Realestat Indonesia Hari Ganie mengatakan bahwa kawasan Ibu Kota baru di negara lain terlihat sangat sepi karena hanya memisahkan sektor bisnis dan pemerintahan.
"Kalau bisa nantinya di Ibu Kota baru Indonesia harus mempersiapkan berbagai fasilitas setidaknya untuk pekerja dan keluarga yang pindah untuk hidup di Ibu Kota. Apabila fasilitas kurang cukup maka akan terjadi kesulitas memobilitas kebutuhan masyarakat, serta pergerakan pasar ekonominya lambat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel