Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memaparkan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilu kepada relawan dan pendukung. Potensi itu sebenarnya sudah dideteksi sebelumnya.
Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa menghadapi kerawanan tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah berupaya mencegah.
“Pertama Pak Hashim [Direktur Komunikasi dan Media BPN] dan kawan-kawan sampaikan temuan-temuan terkait daftar pemilih tetap,” katanya dalam acara Mengungkap Fakta Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Dahnil menjelaskan bahwa Hashim dan tim secara khusus mondar-mandir ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membersihkan temuan daftar pemilih tetap (DPT) yang mencurigakan. Jumlah ini mencapai Rp16,5 juta.
Saat itu, KPU berjanji akan memperbaiki. Mendengar komitmen itu, tim BPN percaya. Tapi hingga akhir pemungutan, Hashim tidak mendapat jawaban memuaskan.
Tim kedua pun juga melakukan hal serupa. Mereka melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adanya keterlibatan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), gubernur, hingga kepolisian.
Dahnil menjelaskan bahwa penggunaan pejabat negara tersebut sudah berkali-kali dilaporkan. BPN pun sempat menyampaikan protes keras.
“Lalu ada komitmen dari pimpinan polisi katanya akan netral. Pimpinan polisi bilang akan netral,” jelasnya dengan nada meninggi.
Karena Dahnil melakukan protes terlalu keras soal kecurangan pemilu, capres Prabowo berusaha menenangkan timnya untuk berprasangka baik.
“Pak Prabowo bilang ke jubir minta cooling down karena ada komitmen dari polisi akan netral. Tapi apa faktanya? Anda yang tahu sendiri di lapangan,” terangnya kepada peserta acara yang hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel