Dengan beban utang negara yang sudah cukup besar, pemerintah tak mungkin menjalankan rencana tersebut sendirian. Oleh karena itu, pemerintah berharap swasta bisa turut terlibat dalam pembangunan ibu kota baru.
Namun, hingga kini swasta belum mengambil sikap atas usulan tersebut, karena masih menunggu sinyal atau kepastian dari pemerintah terkait dengan kejelasan payung hukum, lokasi, rencana pembangunan, dan berbagai insentif yang bisa didapatkan swasta. Hal itu dianggap penting karena fasilitas yang akan dibangun ini merupakan sarana publik.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, rencana memindahkan ibu kota merupakan ide yang positif karena menciptakan pertumbuhan baru di satu daerah.
Dia menilai pelaku usaha bakal tertarik ikut serta dalam rencana pengembangan perkotaan. Namun, Hariyadi berpendapat ada sejumlah hal yang harus diperhatikan terkait dengan kesinambungan megaproyek tersebut.
Pertama, perlu ada payung hukum yang jelas untuk jangka panjang, sehingga proses pengembangan ibu kota dapat berjalan dalam sejumlah periode pemerintahan.
“Karena bisa 20 tahun bangun kota. Konsistensi itu diperlukan, jangan sampai pemerintahan berikutnya tidak berjalan,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (10/5/2019).
Kedua, desain tata ruang. Selama ini, salah satu kendala dalam pengembangan proyek ialah persoalan lahan. Bila tata ruang sudah dikunci, permasalahan lahan bisa teratasi.
Fokus lahan untuk perumahan bagi para pegawai dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Jika harganya sudah naik seperti di kota besar lain, pemenuhan kebutuhan papan menjadi tantangan berat.
Hariyadi menilai tidak masalah jika Presiden meminta swasta membangun ibu kota baru, karena hal tersebut tidak akan membebani APBN. Namun, dia menegaskan yang terpenting persoalan regulasi dan tata ruangnya harus jelas terlebih dahulu.
“Pak Jokowi bilang biar yang bangun swasta, sehingga tidak mengganggu APBN. Menurut saya itu bagus aja, tidak masalah. Kalau sudah jelas perencanaannya seperti apa, pasti ada saja pengusaha yang mau masuk,” paparnya.
Dari sisi lokasi, dia setuju salah satu wilayah di Kalimantan Tengah menjadi ibu kota. Pertimbangannya ialah daerah masih terbuka, sehingga membuat perencanan tata kota lebih mudah dibandingkan dengan kota yang sudah berkembang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel