Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tingkatkan kapasitas petugas pengawasan keamanan pangan segar melalui bimbingan teknis dan rapat koordinasi kelembagaan pangan.
Asisten II Setdaprov Sulut Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta mengatakan bahwa keamanan pangan harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan. Menurutnya, hal itu sangat krusial terhadap kesehatan masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang luas.
"Biaya dan kerugian akibat permasalahan keamanan pangan akan menjadi tanggungan semua pihak yang berkepentingan, yaitu pihak rumah tangga, industri, dan pemerintah," kata katanya, dikutip dari siaran pers, Selasa (14/5/2019).
Dia mengungkapkan, kondisi domestik menjadi tantangan keamanan pangan ke depan karena masih rendahnya sanitasi yang ada di Sulut. Rudi juga mengatakan, tantangan juga datang dari sisi perdagangan internasional, khususnya terkait kontaminan baru.
“Kita harus memahami bahwa perdagangan bebas memberikan peluang bagi setiap negara untuk berupaya mencari kesempatan agar komoditas unggulan di negaranya memiliki posisi yang menguntungkan di pasar internasional,” jelasnya.
Dia mencontohkan persoalan terkait komoditas pala yang merupakan primadona perdagangan internasional asal indonesia. Bumi Nusantara menyediakan 75% kebutuhan pala di pasar dunia, dan menjadikan indonesia sebagai negara pengekspor terbesar produk itu di Uni Eropa.
Namun demikian, komoditas pala juga menghadirkan risiko pencemaran karena mengandung mikrotosin jika terjadi pengawasan kualitas produk yang rendah.
Rudi mengatakan, untuk meningkatkan kemanan pangan di Sulut, pemprov akan meningkatkan berbagai palyanan dasar, dakerja sama antarlembaga keamanan pangan. Hal itu, lanjutnya, juga akan diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosialisasi kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel