Bisnis.com, JAKARTA - Kesempatan untuk melakukan referendum di Indonesia disebut sudah tertutup. Karena itu, isu referendum pascapemilu 2019 dianggap tak relevan jika kembali diperbincangkan.
Pendapat itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantornya, Jumat (31/5/2019).
Wiranto menyatakan pandangannya itu usai menggelar pertemuan dengan beberapa purnawirawan TNI dan membahas soal isu referendum di Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam.
"Masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia sudah selesai, nggak ada, karena beberapa keputusan-keputusan baik TAP MPR maupun UU sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan," kata Wiranto.
Eks Panglima ABRI ini mengingatkan bahwa TAP MPR Nomor 4 Tahun 1983 tentang Referendum sudah dibatalkan dengan TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998. Kemudian, UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum juga sudah dicabut.
Isu referendum di Aceh muncul setelah Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPP Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Mualem) meminta agar Aceh segera melakukan referendum.
Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam sambutan buka puasa bersama sekaligus peringatan ke-9 tahun wafatnya Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro di Banda Aceh, Senin (27/5).
Mualem merupakan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.
"Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini [tuntutan referendum Aceh]. Jadi ketika hukum positif sudah tidak ada dan ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya. Jadi biar saja lah," tutur Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel