Bisnis.com, JAKARTA -- Ahli Hak Asasi Manusia (HAM) independen PBB mendorong dibukanya penyelidikan internasional atas serangkaian pembunuhan terkait pemberantasan narkoba di Filipina.
Reuters melansir Jumat (7/6/2019), sebanyak 11 ahli HAM independen menuding Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengintimidasi aktivis dan hakim Mahkamah Agung (MA), melecehkan perempuan, serta menginisiasi kekerasan terhadap terduga pengguna narkoba dan pihak lainnya.
"Kami telah merekam banyak sekali kematian yang antara lain dilakukan oleh polisi dalam konteks perang melawan narkoba, serta pembunuhan atas sejumlah aktivis HAM," papar para ahli dalam keterangan resmi bersama yang disampaikan di Jenewa, Swiss.
Mereka menilai Pemerintah Filipina tidak menunjukkan indikasi akan memenuhi kewajiban untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kasus-kasus tersebut.
Terkait hal ini, belum ada komentar dari Duterte maupun Pemerintah Filipina. Namun, Ronald dela Rosa--yang menjadi pemimpin dalam upaya pemberantasan narkoba ini--dan Pemerintah Filipina telah mengklaim lebih dari 5.000 terduga bandar narkoba yang dibunuh oleh polisi sebelumnya terlebih dulu melakukan perlawanan.
Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina pada 2016. Pemberantasan narkoba dan kriminalitas termasuk dalam janji utamanya ketika kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel