5 Berita Terpopuler, Prabowo-Sandi Minta MK Pecat Pimpinan KPU dan Wiranto Imbau Masyarakat Jangan Sampai Hoaks Berkeliaran

Bisnis.com,13 Jun 2019, 18:05 WIB
Penulis: Ahmad Rifai
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kedua kanan) menunjukkan berkas tanda terima pengajuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Senin (10/6/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

1. Prabowo-Sandi Minta MK Pecat Pimpinan KPU, Komisioner Bilang Salah Alamat

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukum memperbaiki gugatan perselisihan hasil pemilihan umum awal pekan lalu.

Salah satu yang diminta adalah memberhentikan para pimpinan Komisi Pemilihan Umum.

Baca selengkapnya di sini.

2. Siapa Putri Hassa bin Salman yang Akan Diadili di Prancis?

Rencana persidangan yang bakal dijalani putri Raja Salman, Hassa bin Salman di Prancis mengulik perhatian dunia.

Padahal, sosok Putri Hassa sendiri masih menjadi misteri bagi kebanyakan orang. Baca selengkapnya di sini.

3. Bandaranya Dirudal, Arab Saudi Siap Balas Serangan Hutsi Yaman

Pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi akan membalas serangan rudal oleh milisi Hutsi Yaman terhadap bandara sipil negara tersebut, sehingga membuat 26 orang cidera kemarin.

Aliansi muslim Sunni yang didukung Barat dalam memerangi gerakan Hutsi pro Iran di Yaman, mengatakan bahwa serangan pada waktu dini hari itu adalah bukti dukungan Iran untuk apa yang disebutnya terorisme lintas-perbatasan.

Baca selengkapnya di sini.

4. Begini Cara WNA Rusia Coba Selundupkan Orangutan Keluar dari Indonesia

Warga negara asing (WNA) asal Rusia, Andrei Zhestkov (28) didakwa menyelundupkan satwa yang dilindungi, yaitu orangutan tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin.

"Dengan sengaja melakukan pelanggaran dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, " kata Jaksa Penuntut Umum, A.A. Made Suarja Teja Buana di Denpasar, Bali, Rabu (12/6/2019).

Baca selengkapnya di sini.

5. Masyarakat Diminta Ikut Tangkal Hoaks Jika Tak Ingin Akses Internet Dibatasi

Pemerintah meminta masyarakat turut menangkal penyebaran berita bohong (false news) dan hoaks jika tak ingin pembatasan akses internet dan media sosial (medsos) kembali dilakukan saat sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyebutkan pembatasan medsos dan akses internet hanya akan dilakukan jika lalu lintas informasi di dunia maya dianggap terlalu membahayakan keamanan nasional.

Baca selengkapnya di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Surya Rianto
Terkini