Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai momentum yang tepat bagi penerbitan surat utang serta kebutuhan investasi Indonesia menjadi sorotan media massa hari ini, Jumat (14/6/2019).
Berikut ringkasan topik utama di sejumlah media nasional:
Momentum Emisi Obligasi. Peningkatan peringkat Indonesia oleh S&P yang diikuti oleh potensi penurunan suku bunga acuan akan menjadi momentum yang tepat bagi korporasi untuk menerbitkan surat utang. (Bisnis Indonesia)
RI Butuh Investasi Rp5.823,2 Triliun. Indonesia membutuhkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi hingga Rp5.823,2 triliun untuk mengatasi persoalan stagnasi pertumbuhan ekonomi pada level 5%—5,2%. (Bisnis Indonesia)
Pekerjaan Berat Menumpuk Cadev. Bank Indonesia dinilai menghadapi tantangan berat dalam menumpuk cadangan devisa (cadev) ke depan seiring dengan kinerja ekspor dan pariwisata yang masih di bawah ekspektasi serta bayang-bayang capital outfl ow. (Bisnis Indonesia)
Pencapaian Target Berpotensi Meleset. Pemerintah memperkirakan sejumlah indikator asumsi makro dalam APBN 2019 akan meleset sehingga berpotensi memengaruhi pencapaian target APBN baik dari sisi pendapatan maupun belanja. (Bisnis Indonesia)
Pertumbuhan 5,6% Butuh Rp 5.800 Triliun. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%-5,6% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mematok pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias pertumbuhan investasi di kisaran 7%-7,4%. (Kontan)
Ekspektasi Bunga Turun Kian Kuat. Ekspektasi publik terhadap The Federal Reserve (The Fed) memangkas bunga kian acuan di Amerika Serikat (AS) menguat dalam sebulan terakhir. Banyak ekonom memperkirakan otoritas moneter di AS akan memotong untuk mengimbangi peningkatan risiko resesi global akibat perang dagang. (Kontan)
Apindo Minta Pemerintah Mereformasi Perpajakan. Pelaku usaha yang tergabungn dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah konsisten mereformasi perpajakan, memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, serta menata secara baik dana promosi yang ada di kementerian/lembaga (K/L). (Investor Daily)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel