Kemendag Bawa Tiga Isu ke G20, Termasuk Perang Dagang

Bisnis.com,20 Jun 2019, 12:06 WIB
Penulis: Yanita Petriella
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas persiapan KTT Asean dan KTT G20 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019)./ANTARA-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA — Isu perang dagang menjadi salah satu isu yang dibawa Kementerian Perdagangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang. Selain itu, Indonesia juga berjuang mendorong reformasi WTO dan isu perdagangan digital.

Konferensi Tingkat Tinggi antarnegara dengan perekonomian terbesar dunia yang tergabung dalam G20 dijadwalkan  berlangsung pada 28—29 Juni 2019 di Osaka, Jepang.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo mengatakan hal pertama yang akan diangkat RI yakni terkait dengan ketegangan perang dagang yang membuat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia tahun ini turun tajam.

“Isu perang dagang ini akan kami bawa dalam G20,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/6).

Kedua, RI akan mendesakkan agenda reformasi World Trade Organization (WTO) dan menjamin berfungsinya badan banding WTO (appelate body).

“Anggota appelate body itu harus ditetapkan segera. Kalau tidak ada sampai Desember, maka fungsi sistem penyelesaian sengketa akan berhenti.”

Ketiga, RI akan mengangkat isu perdagangan digital atau elektronik guna mendorong bisnis, termasuk UMKM. Iman menilai perdagangan digital memerlukan disiplin internasional untuk menekan praktik predatoris.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani berpendapat dalam pertemuan G20, hal yang paling penting untuk diperjuangkan RI adalah mendorong negara-negara maju untuk menghormati sistem perdagangan multilateral sehingga kompetisi perdagangan global menjadi lebih terprediksi dan transparan.

Selain itu, RI perlu mendesak mereka untuk menghindari berbagai tindakan unilateral yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian dunia.

“Tanpa adanya rule-based trading system, perdagangan dunia akan berantakan. Negara kecil dan berkembang akan kesulitan berkompetisi karena setiap negara bisa secara sembarangan menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan tanpa adanya akuntabilitas.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Demis Rizky Gosta
Terkini