Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung penuh peningkatan kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Anggota Komisi VII DPR RI Firmandez mengatakan, Badan Pengolala Migas Aceh adalah angin segar bagi pengelolaan investasi migas di Aceh.
“Lahir karena adanya Undang-undang Pemerintah Aceh yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang ada di Aceh dikelola oleh Pemerintah Aceh,” kata Firmandez, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri ESDM, Kamis (20/6/2019) malam.
Menurutnya, BPMA menjadi perpanjangan tangan SKK Migas untuk mendukung produksi migas secara nasional. Dengan begitu, pemerintah pusat diminta terus memberi dukungan secara terus-menerus, khususnya terkait anggaran operasionalnya.
“Sehubungan dengan penambahan anggaran dari Kemeterian ESDM, mohon anggaran yang diajukan oleh BPMA ini dapat disetujui sebagaimana yang diharapkan,” tambahnya.
Dalam Asumsi Dasar sektor ESDM RAPBN 2020 yang diusulkan Kementerian ESDM, BPMA mendapatkan pos anggaran sebesar Rp60,03 miliar. Atas usulan tersebut, Komisi VII DPR menyepakati asumsi dasar sektor ESDM untuk RAPBN 2020.
Selain dukungan anggaran, BPMA juga dihadapkan tantangan untuk pengembangan Blok Lhokseumawe. Sayangnya, pengembangan temuan wilayah cadangan gas bumi tersebut, terkendala belum disahkannya Rencana Pengembangan (POD) Blok Lhokseumawe.
“Menurut keterangan Gubernur Aceh [POD] sudah diajukan. Namum belum ditandatangani izinnya, agar BPMA bisa bekerja sebagaimana yang diamanatkan,” katanya.
Blok Lhoksumawe dioperatori oleh Zaratex NV sejak 2005. Aktifitas ekplorasi dilakukan Zaratex di daratan Aceh Utara dan perairan offshore Lhokseumawe. Cadangan terbukti di lapangan Peusangan, yang berada di lepas pantai kota Lhokseumawe ini, adalah sebesar 167,32 BSCF dengan target produksi hingga 2035.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel