Bisnis.com, JAKARTA -- Meski peristiwa tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah sudah berlalu lebih dari 9 bulan, tapi hingga kini belum ada data valid mengenai jumlah korban yang berhak menerima hunian tetap dari pemerintah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan data calon penerima hunian tetap (huntap) di Palu dan sekitarnya belum final hingga saat ini.
“Datanya itu bergerak. Karena itu, perintah Pak Menko Polhukam 2 pekan ke depan datanya harus sudah final,” ujarnya usai rapat koordinasi perkembangan tahap Rehab-Rekon di Palu, Sulteng, Senin (1/7/2019).
Pemerintah berencana menyediakan 11.788 unit huntap bagi korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan sekitarnya. Pembangunan ribuan huntap itu telah dimulai kemarin.
Dalam membangun huntap, sejauh ini, pemerintah telah mendapat bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan itu membantu pembangunan 3.000 rumah, sehingga pemerintah tinggal membangun 8.778 huntap sisanya.
Huntap dari pemerintah tersebar di beberapa wilayah. Ada tiga daerah yang menjadi lokasi kavling besar yakni Pombewe, Tondo-Talise, dan Duyu.
Selain membangun huntap di sana, pemerintah juga akan membangun hunian di sejumlah wilayah yang terpisah-pisah. Rumah yang akan dibangun terpisah-pisah itu disebut huntap satelit.
Nantinya, warga yang mendapat huntap akan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Semua yang terima nanti diberikan rumah, tanah dengan status hak milik,” tutur Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel