Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan ada isyarat yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan suksesi kepemimpinan di partai koalisi termasuk Golkar dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.
"Yang saya dengar begitu [partai koalisi menyelesaikan suksesi kepemimpinan] sebelum pelantikan, namun itu bukan langsung dari Pak Jokowi yang mengatakan," kata Andi di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Namun dia mengatakan apakah Golkar harus mengikuti isyarat Presiden tersebut atau tidak, harus disesuaikan dengan kebutuhan internal partai.
Menurut dia, Golkar tetap menjadi pendukung pemerintah dan urusan internal disesuaikan dengan kehendak kader partai.
Andi mengatakan saat ini sudah ada desakan dari sejumlah kader dan juga pengurus DPD Golkar untuk segera melakukan Munas pada September ini.
"Ada dorongan pelaksanaan Munas Golkar sebelum penetapan kabinet, ada dorongan seperti itu," ujarnya.
Namun Andi mengakui sejauh ini Golkar memang belum menjadwalkan waktu Munas karena dinamika yang terjadi dalam internal.
Menurut dia, sebagian ada yang menginginkan Munas Golkar digelar September, lainnya menginginkan Desember 2019.
"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja," katanya.
Menurut dia, untuk menindaklanjuti isyarat Presiden tersebut, DPP Golkar harus segera melaksanakan Rapat Pleno untuk memutuskan pelaksanaan waktu Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Dia mengatakan bahwa Golkar sebagai parpol pendukung pemerintah, memiliki peran signifikan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kedepannya.
"Saya pendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar," ujarnya.
Andi mengatakan sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf serentak mempercepat penyelenggaraan suksesi kepemimpinannya sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Partai tersebut antara lain, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena itu seharusnya Golkar sebagai pendukung Jokowi-Ma'ruf juga harus menyelenggarakan Munas sebelum pelantikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel