Dukung Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Ketua DPP PKB: Kita Butuh Sosok Amien Rais

Bisnis.com,16 Jul 2019, 18:29 WIB
Penulis: Jaffry Prabu Prakoso
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan di DPR, Selasa (16/7/2019)./Bisnis-Jaffry Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa merespon baik keputusan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang mulai melunak dan menerima rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa menghargai Amien yang mau mengawasi pemerintahan. “Karena posisinya Amien tidak dalam pemerintahan. Boleh mengawasi tapi jangan menghina-hina, membenci, mencela-celah, dan kritiknya yang membangun,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Melihat Amien yang seringkali mengkritik Jokowi, Jazilul merasa ada kesadaran yang kembali pada diri tokoh reformasi tersebut. Indonesia butuh sosok seperti dirinya.

“Tentu lebih produktif kalau Amien memberikan kritiknya dengan cara yang membangun. Kalau kritiknya kasar, kasian Amien sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya Amien berpendapat agar Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin diberi kesempatan menjalankan pemerintahan secara utuh. Akan tetapi PAN dan Gerindra jangan masuk dalam pemerintahan.

“Soal kekuasaan, berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi,” katanya di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Amien berpendapat agar presiden-wakil presiden terpilih itu diberi kesempatan menjalankan pemerintahan secara utuh.

"Soal kekuasaan berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya, nanti lima tahun kita awasi," kata Amien.

Menurut Amien, dia sepakat pertemuan Jokowi-Prabowo menjadi rekonsiliasi antara dua kubu yang berlaga di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, asalkan tidak menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan.

Amien juga mewanti-wanti Prabowo untuk tak tergiur dengan tawaran jabatan apa pun dari kubu Jokowi.

Dia beralasan demokrasi tetap memerlukan oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rahayuningsih
Terkini