Bisnis.com, JAKARTA -- Enam kementerian lain di luar Kementerian Perhubungan diminta terlibat dalam sinergi untuk membangkitkan kargo Tol Laut dari kawasan timur Indonesia menyusul catatan minimnya muatan balik angkutan laut bersubsidi tersebut.
Pakar kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning berpendapat usaha efisiensi ongkos angkutan laut (freight) dengan penurunan tarif muatan balik hingga 50 persen dari tarif muatan berangkat perlu dibarengi dengan usaha lain.
"Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenristekdikti, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan serta Kementerian BUMN, saya kira perlu diajak memperkuat usaha penguatan bangkitan kargo balik dari lokasi back haul [lokasi asal muatan balik]," ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (15/7/2019).
Kementerian-kementerian itu, lanjut Saut, perlu berbagi peran sekaligus bersinergi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, dukungan logistik, dan aksesibiltas pasar.
Menurut dia, sinergi bisa dimulai dari fasilitas digitalisasi yang mulai digagas oleh beberapa kementerian. Realisasi muatan balik kapal Tol Laut masih rendah meskipun pemerintah telah menurunkan tarif muatan balik sampai dengan 50 persen dari tarif muatan berangkat sejak awal tahun ini.
Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, volume muatan berangkat Tol Laut selama Januari-Juni 2019 tercatat 2.276 TEUs. Namun, volume muatan balik hanya 191 TEUs.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel