Bisnis.com, BUKIT TINGGI - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan mendapat penyertaan modal negara senilai Rp2 triliun pada tahun depan untuk mendorong peningkatan volume bisnis.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menuturkan pertumbuhan volume bisnis sejak tahun lalu cukup ekspansif di atas 50%.
Hal ini membuat perseroan juga semakin gencar mencari sumber-sumber pendanaan baru termasuk, baik melalui penerbitan surat obligasi maupun dengan penanaman modal baru pemerintah.
"Di semester pertama ini kami sudah terbitkan surat utang senilai Rp2 triliun, dan akan kami terbitkan lagi pada Oktober tahun ini Rp2 triliun. Di luar itu, kami juga sedang mengajukan penyertaan modal negara [PMN], ini masih di bahas, dan mudah-mudahan masuk," katanya, Rabu (17/7/2019).
Arief menuturkan, pada 2023 perseroan menargetkan total nasabah Mekaar mencapai 10 juta, dan dan peningkatan permintaan pembiayaan dari nasabah existing UlaMM dikarenakan ekspansi bisnisnya.
"Jika pengajuan itu diterima, maka banyak yang bisa kami lakukan lagi," katanya.
Sementara itu, Arief menyampaikan tahun ini perseroan sudah menghabiskan banyak modal besar untuk pengembangan bisnis.
Perseroan menargetkan peningkatan jumlah nasabah hingga 6 juta, dengan plafon pembiayaan baru sekitar Rp21 triliun yang berasal dari nasabah Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Rp17,5 triliun dan pembiayaan program Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Rp3,5 triliun.
"Jadi memang kami membutuhkan tambahan dorongan modal yang kuat. Permintaan dari nasabah juga cukup besar," katanya.
Dengan ekspansi bisnis tersebut, Arief memperkirakan PNM mampu mencetak laba sekitar Rp200 miliar pada akhir tahun.
Angka ini berarti akan membuat pertumbuhan laba PNM tumbuh tiga kali lipat dari laba 2018 yang mencapai Rp63 miliar.
"Per semester petama tahun ini sudah ada Rp100 miliar lebih, dan sampai akhir tahun mudah-mudahan sampai dua kali lipat," katanya.
Arief menuturkan peningkatan volume bisnis tidak akan memberatkan kinerja perseroan. Non performing loan gross PNM saat ini juga masih di bawah 1%, yang mengartikan risiko pembiayaan sangat terkelola.
Perseroan juga selalu menjaga kedekatan tim pemasaran dengan nasabah, dan membantu pengelolaan bisnisnya. "Pembiayaan yang kami lakukan juga dalam bentuk grup, sehingga risiko gagal bayar ditanggung oleh rekan-rekan bisnis nsabah," katanya.
Meski demikian, Arief mengakui efisiensi operasional masih menjadi pekerjaan rumah. Perseroan memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) di kisasaran 99%.
Inefisiensi ini merupakan dampak dari peningkatan jumlah nasabah dengan plafon pembiayaan kecil. Perseroan harus mengawasi secara teratur agar proses pelunasan berjalan lancar.
"Iya ini memang masih kami coba tingkatkan, kami juga mau rasio BOPO ini menurun. Namun, hal yang perlu ditingkatkan adalah volume bisnis nasabah, sehingga tidak ada lagi pembiayaan kecil dengan beban operasional tinggi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel