Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang munas, posisi ketua umum Partai Golkar yang merangkap sebagai menteri kabinet menjadi sorotan.
Politisi Senior Partai Golkar Lawrence Siburian berharap presiden terpilih Joko Widodo tegas kepada para menteri yang dipilihnya, untuk menanggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Menurut Lawrence, Golkardengan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustian mengalami dampak dari rangkap jabatan tersebut. Rangkap jabatan, ujar Lawrence, membuat fokus kinerja di pemerintahan dan partai terganggu.
"Menteri itu punya tanggung jawab kepada presiden, ada rapat rutin dan agenda pemerintahan. Sementara ketua umum itu harus mengurusi partai, mengurusi rakyat. Dia harus bisa mengurus partai dari Sabang sampai Merauke, bahkan cabang di luar negeri agar rakyat itu cinta, suka, sehingga memilih partai itu," ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Lawrence mengungkap terpilihnya Airlangga sebagai ketua umum ketika masih menjabat sebagai menteri merupakan eksepsi, sebab tak ada calon lain dalam Musyawarah Nasional Golkar 2017 untuk menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi.
Terlebih, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden telah dekat, sehingga hanya nama Airlangga yang ketika itu dianggap menjadi sosok yang sanggup mempersiapkan hal tersebut.
Oleh sebab itu, Lawrence mendorong Airlangga lebih bijak, mendorong percepatan munas. Bukan justru menghindar, lewat manuver-manuver mengganti kepengurusan, atau tak melaksanakan rapat pleno bulanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel