Siasat Belanja Negara di Tengah Shortfall Penerimaan Pajak

Bisnis.com,22 Jul 2019, 13:00 WIB
Penulis: Muhamad Wildan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemaparan saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp127,45 triliun atau sekitar 0,79 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)./ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah seharusnya menggaungkan revisi atas APBN sejak Mei 2019.

Tauhid meduga terhalangnya revisi disebabkan oleh faktor pemilu 2019.

Defisit anggaran pada 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 sehingga mau tidak mau pemerintah harus menambah utang atau melakukan penghematan anggaran.

Belanja-belanja yang tidak produktif dan proyek yang terlambat lelang sebaiknya ditunda untuk dilaksanakan pada 2020.

Lebih lanjut, Tauhid juga pesimistis dengan outlook belanja subsidi pemerintah yang diprediksi berada di bawah pagu anggaran.

Selama subsidi tidak diarahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui mekanisme by name by address seperti yang pernah diwacanakan, maka outlook yang dipatok pemerintah pun kurang reliable. Outlook realisasi belanja subsidi pun turun hanya karena faktor harga ICP yang turun.

"Saya lebih setju subsidi tertutup karena dapat dikendalikan dan hanya sasaran yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Esensi subsidi kalau terbuka justru menghilangkan esensi subsidi," kata Tauhid kepada Bisnis.com.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Achmad Aris
Terkini