Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan 2018.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara(BUMN) 2018 diserahkan kepada Menteri BUMN Rini M. Soemarno didampingi pejabat Eselon I di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Rini mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu menjadi yang ke-12 kalinya sejak 2007. Pihaknya mengklaim pencapaian itu membuktikan pengelolaan anggaran baik di kementerian maupun perseroan pelat merah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik.
“Selama ini, BUMN sangat hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Kami telah membuktikan bahwa pengelolaan keuangan di Kementerian BUMN dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/7).
Rini menjelaskan pencapaian itu merupakan hasil kerja keras bersama seluruh pemangku kepentingan yang berada di seluruh lingkungan Kementerian BUMN. Terwujudnya predikat WTP itu didukung jajaran Kementerian BUMN, Direksi, dan Komisaris.
"Pencapaian ini juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan BUMN untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan ke depan," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN melaporkan total aset BUMN naik 179 persen dari Rp4.577 triliun pada 2014 menjadi Rp8.027 triliun pada 2018. Laba bersih juga tumbuh 142 persen dari Rp148 triliun menjadi Rp210 triliun dalam periode yang sama.
Adapun investasi yang dilakukan perusahaan pelat merah mencapai Rp1.290 triliun apabila diakumulasi dalam 4 tahun terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel