Empat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Mulai Beroperasi Tahun Ini

Bisnis.com,24 Jul 2019, 13:27 WIB
Penulis: Ni Putu Eka Wiratmini
Pekerja melakukan pemeriksaan rutin jaringan instalasi pipa di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak yang berkapasitas 377 megawatt (MW) milik Star Energy Geothermal, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat./JIBI-Rachman

Bisnis.com, JAKARTA -- Empat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas total 185 megawatt ditargetkan mulai beroperasi secara komersial tahun ini. 

Keempat pembangkit tersebut adalah PLTP Lumut Balai Unit 1 di Sumatera Selatan berkapasitas 55 megawatt (MW) yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLTP Muara Laboh Unit 1 di Sumatera Barat berkapasitas 80 MW oleh PT Supreme Energy, PLTP Sorik Merapi 1 di Sumatera Utara berkapasitas 45 MW oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power, dan PLTP Sokoria 1 di NTT berkapasitas 5 MW oleh PT Sokoria Geothermal Indonesia berkapasitas.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong agar bauran energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi, dapat terus mengalami peningkatan. Target operasi secara komersial atau commercial operation date (COD) dari pembangkit panas bumi mengalami peningkatan pada 2019 dari realisasi tahun lalu. 

Adapun pada 2018 hanya ada dua PLTP yang melakukan COD, yakni PLTP Sarulla Unit 3 di wilayah kerja panas bumi (WKP) Sibual Buali, Sumatera Utara, dengan kapasitas 110 MW dan PLTP Karaha di WKP Karaha Cakrabuana, Jawa Barat, dengan kapasitas 30 MW. 

Selain mendorong COD sejumlah pembangkit panas bumi yang sedang konstruksi tersebut, Kementerian ESDM juga mendorong realisasi pengerjaan WKP yang telah selesai melakukan masa eksplorasi. Terbaru, Kementerian ESDM menanti proposal dari PGE dalam mengelola WKP Kotamobagu. 

Proposal tersebut berisikan program kerja dari PGE dalam mengelola WKP Kotamobagu. PGE diharapkan dapat mengirim proposal sesegera mungkin sehingga pengembangan pembangkit di WKP tersebut dapat segera berjalan. Apalagi, saat ini Kementerian ESDM mendorong agar bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 dapat segera terealisasi. 

"Sekarang tinggal menunggu kapan mereka mengajukan proposal yang berisi program kerja. Kita harapkan sesegera mungkin," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/7/2019) malam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Lucky Leonard
Terkini