Rumah DP Nol Rupiah: Politisi Nasdem Minta Pemprov DKI Waspadai Mafia

Bisnis.com,29 Jul 2019, 16:29 WIB
Penulis: Feni Freycinetia Fitriani
Gubernur DKI Jakarta memukul beduk diiringi dengan tabuhan rebana oleh Pejabat Pemprov DKI Jakarta sebagai simbolisasi peresmian hunian DP 0 rupiah. /Bisnis-Dian Asmita Aisyah

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus meminta Pemprov DKI, khususnya Dinas Perumahan Rakyat benar-benar menyeleksi warga yang mendaftar program Rumah DP Nol Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur.

Menurutnya, unit Tower Samawa Rumah DP Nol Rupiah tidak boleh dimiliki oleh masyarakat kaya.

"Itu [unit Samawa] kan diprioritaskan untuk orang-orang berkemampuan rendah. Jadi pada tahapan seleksi agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perumahan harus betul-betul selektif," katanya ketika dikonfirmasi, Senin (29/7/2019).

Dia mengatakan Dinas Perumahan Rakyat harus menolak jika ada pendaftar yang ternyata ketahuan memiliki gaji di atas Rp20 juta per bulan.

Menurutnya, warga yang masuk kategori menengah ke atas tidak mendaftar untuk membeli rusunami subsidi pemerintah. Pasalnya, kata Bestari, mereka memiliki kemampuan untuk membeli apartemen komersial.

"Saya juga mengingatkan warga Jakarta jangan serakah untuk membeli rumah subsidi. Paling buat disewakan kembali. Itu boleh disebut sebagai mafia," imbuhnya.

Karena itu, dia meminta Pemprov DKI dapat memberantas mafia yang berniat untuk membeli Rumah DP Nol Rupiah yang diajukan oleh orang-orang berkemampuan tinggi.

Bestari juga meminta Inspektorat dan jajaran Polda Metro Jaya dapat melakukan investigasi terkait keberadaan mafia-mafia yang membidik DP RP Nol Rupiah.

Sebelumnya, Kisah unik diungkapkan Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah DP Nol Rupiah Dzikran Kurniawan di balik penyeleksian total 2.359 pemohon, hingga kini tersisa pemohon Prioritas 1 sebanyak 889 pendaftar dan Prioritas 2 sebanyak 891 pendaftar ini.

Ternyata, banyak dari para pendaftar tersebut tak lolos, sebab dinilai terlalu mampu. Seperti sudah memiliki tanah atau rumah, bahkan mobil mewah, yang bisa dengan mudah dilacak lewat data dari Badan Padak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

"Dari data yang kita cek BPRD itu ternyata cukup banyak juga, ada pendaftar yang memiliki kendaraan seperti Alphard, kemudian teridentifikasi memiliki kendaraan Porche Panamera, kemudian Porche Boxster, kemudian ada juga yang memiliki motor Harley Davidson, itu faktanya, itu yang termasuk tidak lolos seleksi," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Andhika Anggoro Wening
Terkini