Bisnis.com, GORONTALO — Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengusulkan agar instansi terkait mempertimbangkan peleburan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Saya sarankan ke inspektorat dan Badan Kepegawaian evaluasi dinas ini. Apakah kita masih pertahankan atau tidak? Karena, menurut, saya kurang efisien. Coba mereka kaji lagi. Kalau tidak efisien bubarkan, gabung dengan Dinas PU!” ujarnya dikutip dari Antara , Selasa (30/7/2019).
Rusli menuturkan dari 720 unit rumah layak huni (Mahyani) yang diprogramkan, baru lebih kurang 150 di antaranya yang selesai dibangun.
Hal itu tidak sebanding dengan belanja operasional 110 aparatur sipil negara yang terdiri atas 68 PNS dan 42 pegawai tidak tetap.
Gubernur mencontohkan uang perjalanan dinas dalam dan luar daerah lebih kurang Rp2,40 miliar yang tersisa tinggal Rp315 juta.
“Mahyani sudah dikerjasamakan dengan TNI/Polri, berarti tugas kita tinggal monitoring dan evaluasi. Jadi, menurut saya, sangat sangat tidak efisien. Saya tetap akan menunggu kajian dari inspektur,” sebutnya.
Rusli mengingatkan belanja APBD Pemprov Gorontalo sudah terbebani dengan operasional aparatur khususnya pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel