Bisnis.com, JAKARTA — Sejak 2016 hingga kini Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebanyak 402 desa.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Khairul Anwar mengatakan upaya ini merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan perlindungan kepada Calon PMI ataupun PMI dan anggota keluarganya, yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
"Desmigratif adalah upaya melindungi pekerja migran dan keluarganya sejak dari desa. Dari 2016 hingga tahun ini ada 402 desa yang dibangun," ujarnya, Rabu (7/8/2019).
Program ini menuntut peran aktif hingga satuan unit pemerintahan terkecil, yakni pemerintah desa, dalam menyediakan layanan informasi, memberdayakan potensi desa, mengelola koperasi desa, hingga pendidikan anak-anak pekerja migran.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti menuturkan program Desmigratif memiliki manfaat besar bagi pekerja migran dan keluarganya. Sayangnya, program Desmigratif belum cukup dikenal oleh masyarakat.
Untuk itu, dia meminta lintas pemerintahan, baik di pusat dan daerah, maupun masyarakat umum, untuk turut serta mendesimenasikan Desmigratif.
"Daerah-daerah lain yang cukup banyak pekerja migrannya dapat mencontoh dan pada akhirnya perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan," katanya.
Melalui program Desmigratif, permasalahan tersebut dapat diminimalisir karena program Desmigratif menyasar langsung desa kantong pekerja migran.
"Sebelum calon pekerja migran berangkat, mereka perlu sekali mengetahui aturan-aturan agar mereka tidak tertipu calo sehingga mereka tidak terlantar," terang Niken.
Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno menambahkan, program Desmigratif memiliki 4 pilar. Salah satunya adalah layanan migrasi yang mencakup layanan informasi pasar kerja luar negeri, tata cara migrasi, pelatihan, hingga informasi perwakilan RI di luar negeri.
Menurutnya, salah satu penyebab lahirnya praktik percaloan dan migrasi unprosedural adalah akses informasi ke masyarakat belum sempurna. "Muncullah inisiasi ini untuk menyampaikan informasi yang harus sampai ke tangan masyarakat desa," kata Soes.
Direktur PPTKLN Eva Trisiana menambahkan International Labor Organisation (ILO) mengapresiasi program Desmigratif yang digagas pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia.
"Melalui desmigratif kita prioritaskan layanan migrasi sejak di kampung halaman serta peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran melalui pengelolaan remintansi dan pemberdayaan ekonomi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel