Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan harus mengkaji berbagai aspek terlebih dahulu, terutama terkait pola pikir masyarakat menggunakan layanan tersebut.
Ridwan Kamil mengatakan pertama pihaknya berharap dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, masalah defisit dan persoalan layanan yang kerap terjadi selama ini berakhir.
“Kedua, setiap kenaikan yang memberatkan masyarakat dikaji lebih mendalam. Ketiga, meningkatkan edukasi (masyarakat),” katanya di Gedung Sate, Bandung, Jumat (9/8/2019).
Menurutnya edukasi masyarakat peserta BPJS harus menjadi prioritas pemerintah, terutama urusan tahapan layanan BPJS Kesehatan yang kerap diterabas warga.
“Karena banyak sekali hasil laporan hal sederhana diantrekan ke rumah sakit. Mungkin terjadinya beban BPJS bukan semata iurannya yang kurang, mungkin tolong dikaji lagi,” tuturnya.
Dia menduga pola pikir masyarakat bahwa dengan mengantongi kartu BPJS Kesehatan bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Padahal urusan mencegah penyakit dan mempraktikkan hidup sehat juga penting.
“Jangan-jangan datang dari pola pikir terlalu mudahnya kita menyelesaikan pengobatan langsung ke rumah sakit sehingga membebani beban BPJS terlalu besar. Minta lebih bijak saja,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel