Bisnis.com, JAKARTA Jaminan ketersediaan beras untuk kebutuhan pada awal 2020 mendatang tetap perlu menjadi perhatian pemerintah meskipun terdapat perkiraan surplus produksi beras sebanyak 4,6 juta ton sepanjang Januari-September 2019.
Neraca produksi beras sepanjang Oktober-Desember yang menunjukkan tren defisit dengan rata-rata konsumsi nasional di angka 2,5 juta ton tiap bulan menjadi salah satu alasan yang membuat ketersediaan pangan awal tahun perlu dihitung dengan cermat.
Dengan potensi luas lahan panen sebesar 8,99 juta hektare (ha) sampai September mendatang, produksi beras dalam negeri diperkirakan bisa mencapai angka 26,91 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan 46,94 juta gabah kering giling (GKG) dan dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode kerangka sampel area (KSA).
Adapun konsumsi sepanjang Januari-September dipatok di angka 22,28 juta ton dengan perhitungan rata-rata konsumsi nasional sebesar 111,58 kg per kapita per tahun. Jika merujuk pada asumsi ini, neraca produksi dan konsumsi beras diperkirakan berada pada posisi surplus.
"Kalau melihat potensi tersebut ditambah dengan cadangan pemerintah dan stok yang ada di masyarakat, semestinya cukup. Konsumsi selama Oktober sampai Desember itu sekitar 7,5 sampai 8 juta ton," kata Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Soetarto Alimoeso kala ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi menyebutkan bahwa sampai saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan Perum Bulog berada di angka 2,4 juta ton. Ia memastikan jumlah tersebut bisa mengamankan ketersediaan mengingat panen masih bakal berlangsung sampai akhir tahun meski dalam jumlah yang tak setinggi masa panen raya.
Sementara berdasarkan data BPS, produksi beras pada periode September-Desember 2018 lalu berjumlah 7,26 juta ton. Pada periode tersebut neraca produksi berada pada kondisi defisit lantaran konsumsi yang mencapai 9,88 juta ton.
Terlepas dari optimisme mengenai kecukupan pasokan beras sampai penghujung 2019, Soetarto berpendapat pemerintah perlu cermat memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan untuk Januari dan Februari karena pada masa ini Indonesia belum menikmati panen.
"Untuk risiko ketersediaan beras paling tidak dihitung sampai Februari. Sampai bulan itu berapa konsumsinya dan kapan awal panennya. Kalau mulai tanam lagi biasanya pada Oktober, dan itu baru panen biasanya Februari dan baru normal kembali pada Maret," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel