Bisnis.com, JAKARTA — Hingga Juli 2019, ekspor manufaktur masih berada dalam tren penurunan yang ditengarai akibat perlambatan ekonomi global. Penguatan kekuatan diplomasi dan harmonisasi kebijakan dinilai menjadi solusi jangka pendek untuk memulihkan ekspor industri pengolahan.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, pada periode Januari—Juli 2019 ekspor industri pengolahan nonmigas tercatat senilai US$71,67 miliar. Angka ini lebih rendah 4,28% dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu senilai US$74,88 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan hingga akhir tahun diperkirakan nilai ekspor akan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2018 karena faktor perlambatan ekonomi global.
Penurunan ekspor ini, katanya, dihadapi oleh banyak negara kecuali yang memiliki daya saing dan mampu mengambil pangsa pasar di Amerika Serikat setelah ditinggalkan China karena perang dagang keduanya. Beberapa negara yang mampu mengambil kesempatan tersebut antara lain Vietnam, Meksiko, Jepang, dan Korea Selatan.
“Dibandingkan dengan nilai ekspor tahun lalu akan lebih rendah. Hampir seluruh negara mengalami penurunan ekspor, kecuali yang memiliki daya saing untuk menggantikan pasar China di AS,” ujarnya, Kamis (15/8/2019).
Faisal berpendapat agar kinerja ekspor manufaktur bisa kembali terdongkrak, setidaknya ada 2 langkah yang dapat dilakukan pemerintah sebagai solusi jangka pendek. Pertama, penguatan diplomasi agar Indonesia mampu melawan serangan tarif dan nontarif dari mitra dagang.
Beberapa produk industri pengolahan Indonesia dikenakan bea masuk, seperti minyak sawit di India dan stainless steel oleh Pemerintah China.
“Peran diplomasi ini sangat vital, sebagai contoh Indonesia dan Malaysia sama-sama produsen CPO. Namun, di India tarif Indonesia lebih tinggi,” katanya.
Kedua, harmonisasi kebijakan sangat diperlukan, terutama untuk sektor-sektor industri manufaktur yang selama ini tertekan karena kebijakan perdagangan dan fiskal tidak sesuai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel